Bursa Perdagangan Karbon Jadi Ranah Bursa Efek, Disiapkan Berjalan Tahun Ini JAKARTA, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, bursa perdagangan karbon sedianya diberlakukan pada tahun ini. Hal itu pun sejalan dengan penerapan pajak karbon yang juga bisa diberlakukan mulai 2023. “Harus (tahun ini), kalau bursa mau jalan. Kalau bursa mau jalan tahun ini,

Menteri ESDM Luncurkan Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Listrik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, resmi meluncurkan mekanisme perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik hari ini, Rabu (22/2). Dia berharap mekanisme ini dapat didukung oleh seluruh pelaku usaha. Arifin menuturkan, untuk mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi sesuai

Tekan Emisi Karbon, Indonesia Naikkan Target E-NDC Jadi 32 Persen Jakarta, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. Sebelumnya, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon 29% atau setara dengan 835 juta ton CO2.

Gotong Royong Menyongsong Energi Masa Depan INDONESIA kini memegang peranan kunci bagi arah pertumbuhan ekonomi global, termasuk mengajak semua negara di dunia menerapkan energi bersih atau melakukan transisi energi demi pembangunan berkelanjutan. Jika pengembangan dan penggunaan energi yang lebih baik dan terbarukan tercipta, bukan tidak mungkin secara gotong royong bisa menekan perubahan iklim. Tak ditampik,

UNFF-17: Indonesia Promosikan FoLU Net Sink 2030 Indonesia mengundang semua pihak, termasuk komunitas Internasional untuk mendukung tercapainya Indonesia’s FoLU Net Sink 2030. Pasalnya, pencapaian komitmen tersebut akan berdampak besar pada upaya global untuk mengendalikan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan bencana perubahan iklim global. Dalam kesempatan itu, 13 negara hadir dalam forum

Pempus Susun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041 JAYAPURA – Pemerintah Pusat bersama para pemangku kepentingan di Bumi Cenderawasih, mulai mendorong penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 – 2041. Penyusunan dimulai Pada Senin (17/1/2022) hingga Kamis (20/1/2022) di Kota Jayapura. Rapat intensif penyusunan RIPPP ini bertujuan menggali berbagai masukan terkait arah